Page 26 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber hukum
adalah segala sesuatu berupa tulisan, dokumen, naskah, dan
sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman
hidupnya pada masa tertentu.
Sumber hukum merupakan segala hal yang menimbulkan
aturan-aturan yang memiliki kekuatan memaksa. Sumber hukum
kemudian terbagi menjadi dua, yaitu:
a) Sumber Hukum Materiil; sumber atau tempat dari mana
materi hukum diambil; dan
b) Sumber Hukum Formil; sumber atau tempat asal suatu
peraturan memperoleh kekuatan hukum.
3) Tata Hukum Indonesia
Tata hukum ini bertujuan mempertahankan, memelihara, dan
melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara
sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum
Indonesia berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945, sehingga
semua peraturan hukum dibuat oleh negara dan berlaku bagi
seluruh masyarakat Indonesia. Berikut susunan tata hukum
Indonesia berdasarkan hierarkinya:
a) UUD NRI Tahun 1945;
b) UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu);
c) Peraturan Pemerintah (PP);
d) Peraturan Presiden (Perpres); dan

e) Peraturan Daerah (Perda); di dalamnya Perda Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan Desa.

b. Struktur Kelembagaan Hukum
Sistem atau mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan
dan penyelenggaraan hukum di Indonesia disebut sistem kelembagaan
hukum. Berikut strukturnya:
1) Lembaga peradilan terdiri atas: Mahkamah Agung (MA), Mahkamah
Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY);

7
dpr.go.id