Page 29 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

3. Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai
dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, sasaran dari UU yang akan dibentuk disesuaikan
dengan arah dan kebijakan program pembentukan UU di berbagai
bidang yang meliputi, antara lain: 15
1. RUU yang merupakan perintah dari UUD NRI Tahun 1945;

2. RUU yang merupakan perintah dari Ketetapan (TAP) Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR);

3. RUU yang terkait dengan pelaksanaan UU lain;
4. RUU yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional;
dan
5. RUU yang mendorong percepatan reformasi.
Jimly Asshiddiqie dalam seminar hukum, mengatakan bahwa
sistem hukum yang komprehensif harus terdiri atas tiga elemen hukum,
yaitu kelembagaan (institusional), kaidah aturan (instrumental), dan
perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang
ditentukan oleh norma dan aturan hukum. Salah satu kegiatan dari
ketiga elemen hukum tersebut adalah kegiatan pembuatan hukum (law
making). 16

Kekuasaan pembuatan atau pembentukan hukum selain
dari pemerintah (Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945) dipegang oleh DPR
dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan
I) menegaskan, DPR memegang kekuasaan membentuk UU. DPR
17
berkewajiban melaksanakan fungsi legislasi yang diamanatkan
oleh Konstitusi tersebut. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR adalah
implementasi dari konsep negara hukum, yaitu konsep negara yang
menjunjung tinggi supremasi hukum. Menjunjung supremasi hukum
mensyaratkan pengakuan dari segenap lapisan masyarakat terhadap
hukum atau produk legislasi, sebagai pedoman berperilaku dalam
segala aspek kehidupan. Jadi, supremasi hukum menegaskan bahwa
produk hukum yang dihasilkan, UU misalnya, bukan hanya memiliki

15 Ibid., hlm. 3.
16 Ibid.
17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10 dpr.go.id