Page 30 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

legitimasi formal (formal legitimacy) tetapi secara substansial juga
mengikat masyarakat untuk tunduk dan taat pada aturan-aturan di
dalam UU tersebut (substantive legitimacy).
Fungsi legislasi DPR, selain implementasi konsep negara hukum,
merupakan pelaksanaan dari konsep negara kesejahteraan, yaitu
konsep negara yang mengakomodasi adanya intervensi (tanggung
jawab) negara atau pemerintah dalam ranah kehidupan (sosial, ekonomi,
politik, keamanan, dan budaya) masyarakat, yaitu dalam rangka untuk
mensejahterakan rakyat. Campur tangan negara atau pemerintah
tersebut melalui pembentukan instrumen hukum atau produk UU.
18
Kebijakan legislasi merupakan proses perumusan kebijakan publik,
sehingga UU yang dihasilkan bisa disebut sebagai bentuk formal dari
kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan publik, substansi UU memuat
ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait
dengan materi yang diatur. Dengan demikian, wewenang legislasi yang
dimiliki DPR dan Anggota DPR adalah merumuskan kebijakan publik.
Melalui wewenang legislasi, DPR dan Anggota DPR melakukan salah
satu fungsi negara, yakni mewujudkan keadilan distributif (distributive
justice). Melalui wewenang legislasi tersebut, DPR dan Anggota DPR
mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok
masyarakat yang menjadi sasaran dari UU yang dibuat.
19
Kendati demikian, menurut pendapat Romli Atmasasmita dalam
salah satu artikelnya berjudul Reorientasi Politik Perundang-undangan
RI menyatakan bahwa, semangat Perubahan UUD NRI Tahun 1945
dalam pembentukan UU yang meletakkan tugas dan tanggung
jawab penuh kepada DPR dalam membentuk UU yang dapat disebut
perubahan politik perundang-undangan (legislation policy) memerlukan
keterampilan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU),
ketajaman pengamatan, dan ketelitian dalam mempertimbangkan
faktor kultur, geografi, etnis, dan agama masyarakat Indonesia, serta
kultur politik masa transisi. Tujuannya diharapkan UU yang akan

18 Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca ...layanan.hukum.uns.ac.id › data › Politik Hukum
Negar..., diakses pada tanggal 8 Februari 2021.
19 Agung Laksono, Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia pasaca Perubahan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945, dalam Jurnal Majelis, Vol.1, No. 1, Jakarta: Setjen MPR RI, Agustus, 2009.

11
dpr.go.id