Page 32 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara
Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini berimplikasi bahwa segala
aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (rechtsstaat)
dan bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat) dengan Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan UUD NRI
Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam peraturan
perundang-undangan. Untuk mewujudkan konsep negara hukum
(rechtsstaat/the rule of law), diperlukan adanya pemahaman hukum
sebagai satu kesatuan sistem. Setiap sistem umumnya terdiri dari elemen
pendukung. Dengan mengacu pada teori Lawrence M. Friedman maka
substansi (substance), struktur (structure), dan budaya/kultur (culture)
merupakan 3 (tiga) elemen pendukung yang sangat penting sebagai
penyangga (pilar) dari sistem hukum. 23
Sistem hukum memerlukan perencanaan jangka panjang sebagai
arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang perlu dilakukan
secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menjadi
penting karena perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah mengakibatkan
terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan
tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai
pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
Pada masa reformasi, khususnya dalam periode pemerintahan
2009-2014, strategi pembangunan hukum nasional secara yuridis
mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (UU
No. 17 Tahun 2007). Dalam BAB II huruf g Lampiran UU No. 17 Tahun
2007 dijabarkan bahwa, upaya perwujudan sistem hukum nasional
dalam era reformasi terus dilanjutkan dengan meliputi pembangunan
substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif,
dan peningkatan keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang
mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembangunan
sistem hukum nasional yang dicita-citakan.
Pembangunan substansi hukum, khususnya hukum tertulis,
dilakukan melalui mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih
baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat,
23 Op. cit., Arah-Pembangunan-Hukum-Nasional.

13
dpr.go.id