Page 37 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

masyarakat. Pembangunan seharusnya diukur dengan seberapa
banyak kebebasan yang dimiliki karena tanpa kebebasan orang tidak
bisa membuat pilihan yang memungkinkan mereka untuk membantu
diri sendiri dan orang lain. Amartya Sen mendefinisikan kebebasan
sebagai sesuatu yang terkait dan saling melengkapi antara: 26
a. Kebebasan politik dan hak sipil;
b. Kebebasan ekonomi, termasuk didalamnya kesempatan untuk
mendapatkan kredit;
c. Kesempatan sosial, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan
layanan sosial lainnya;
d. Jaminan keterbukaan (transparency), yaitu interaksi antara satu
orang dengan yang lain, termasuk dengan pemerintah, yang
ditandai dengan saling pengertian tentang apa yang ditawarkan
dan apa yang diharapkan; dan
e. Perlindungan keamanan (security), seperti bantuan pada kondisi
darurat dan jejaring pengaman lainnya.

3. Pembangunan Hukum Berlandaskan pada Asas
Kemanusiaan

Kita mendapati kenyataan bahwa, pendekatan dalam penegakan
hukum hanya berlandaskan pada legal-formalistik, hanya mengacu
pada teks UU. Sebagian penegak hukum merasa telah cukup apabila
telah menegakkan hukum dengan cara melaksanakan teks UU. Aparat
penegak hukum menerapkan hukum berdasarkan aturan formal Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanpa memperhatikan aspek sosial yang
berkembang di tengah masyarakat.
Untuk menanggulangi hal tersebut, terdapat alternatif penegakan
hukum yang dapat diimplementasikan, yaitu Restorative Justice System,
dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-
kultural dan bukan pendekatan normatif. Restorative justice (keadilan
restoratif) atau dikenal dengan istilah “reparative justice” adalah suatu

26 Amartya Sen, Development as Freedom, (New York: Anchor Books, 2000), hlm. 14 - 17, 38 - 41.

18 dpr.go.id