Page 40 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut
yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan
yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap
keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang
tertolak “justice delayed justice denied”. Dengan kata lain, rasa keadilan
29
yang ditunda adalah sama halnya dengan menciptakan ketidakadilan.
Model keadilan semacam ini telah dicoba dipraktikkan dalam
perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Sebagai
salah satu pelaksanaan paham keadilan restoratif tersebut adalah saat
ini pemerintah sudah membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 12 Tahun 2012).
UU tersebut merupakan bagian integral dari perbaikan sistem hukum
nasional yang telah dilakukan.

Sebagaimana perspektif hukum progresif yang menempatkan
hukum untuk manusia dimana pengangan, optik, atau keyakinan dasar
ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum,
melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.
Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai manusia sebagai
pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
Apabila kita berpegangan pada keyakinan tersebut, maka manusia itu
akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke
dalam skema yang telah dibuat oleh hukum. 30

4. Pembangunan Hukum Bertitik Tolak pada Affirmative
Action (Tindakan Afirmatif)
Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan secara
eksplisit bahwa salah satu dasar terbentuknya NKRI adalah untuk
mencapai keadilan sosial (social justice) bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh konsep akses
terhadap keadilan yaitu mencapai suatu keadilan sosial.
Perlunya affirmative action dalam masyarakat yang penuh
dengan ketidaksamaan dalam banyak aspek kehidupan, menyatakan
secara formal (oleh hukum) tentang keharusan adanya kesamaan

29 Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitiusi Nomor 49/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hlm. 47.
30 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 61.

21
dpr.go.id