Page 44 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

lembaga yang tertinggi dari lembaga negara yang lain. Semua lembaga
negara mempunyai kedudukan yang sejajar. Semua lembaga negara
dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan yang ditentukan secara proporsional oleh
UUD NRI Tahun 1945 yang dielaborasi lebih lanjut ke dalam berbagai
macam UU.
MK merupakan bagian kekuasaan kehakiman yang mempunyai
peranan penting dalam usaha menegakkan dan menjaga konstitusi
sesuai tugas dan kewenangannya sebagaimana yang ditentukan
dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 7
Tahun 2020. Pembentukan MK adalah sejalan dengan dianutnya paham
konstitusional, prinsip negara hukum, dan sistem checks and balances.
Dari kelima aspek tersebut, maka diharapkan dapat terwujud asas
pembangunan hukum nasional.
Selain itu, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun
2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, pembentukan hukum nasional perlu
dilandasi asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan,
kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum,
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan ini merupakan derivasi dari nilai-nilai
luhur Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee). Dengan demikian,
Pancasila menjadi roh dan spirit yang menjiwai pembangunan hukum
nasional.

C. POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu prinsip yang harus ada dalam suatu negara hukum
adalah prinsip pemerintahan negara berdasar atas hukum. Hal ini
sesuai dengan kesepakatan International Commission of Jurist yang
menyebutkan, prinsip utama dalam negara hukum ialah: 35
1. Negara harus tunduk kepada hukum;
2. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah rule of
the law; dan
35 Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayu Media, 2004), hlm. 41.

25
dpr.go.id