Page 49 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 49

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                           tidak bisa memahami aspek-aspek lain yang bisa memberikan makna
                           bagaimana pembentukan hukum seharusnya dilakukan. Sehingga perlu
                           dipahami aspek sosiologis dalam pembentukan hukum. 44
                                Menurut Sunaryati Hartono, pembentukan hukum yang dibutuhkan
                           masyarakat kita dibutuhkan politik hukum yang bisa dikatakan sebagai
                           sebuah sarana, alat yang bisa kita gunakan untuk menciptakan sebuah
                           sistem hukum nasional yang dikehendaki, untuk kemudian memenuhi
                           bagaimana cita hukum kita. 45
                                Terkait  proses  pembentukan  hukum  di  Indonesia,  tidak  bisa
                           melepaskan  dengan  lembaga  politik  yang  berperan  penting  dalam
                           menentukan pembentukan hukum. Ketika bicara lembaga politik, tidak
                           bisa dilepaskan dari pilihan untuk menentukan hal  yang akan diatur
                           sebagai bagian dari ketentuan hukum. Pergulatan-pergulatan terkait
                           pilihan yang akan diambil dalam proses pembentukan hukum, sangat
                           menentukan. 46

                                Secara pragmatis, interaksi hukum dan politik berada dalam derajat
                           determinasi yang seimbang antara satu sama lain. Karenanya, hal ini
                           tidak menafikan bahwa hukum adalah produk politik, namun kehidupan
                           politik juga harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Konfigurasi politik
                           akan  memengaruhi  karakter  dari  produk  hukum  dan  hukum harus
                           menjadi guideline, agar konfigurasi politik yang dilakukan oleh para elite
                           tidak menyimpang dari tujuan bernegara. Oleh karenanya, dibutuhkan
                           adanya politik hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal
                           ini didasari agar hukum terus menjadi wahana yang responsif terhadap
                           kebutuhan  masyarakat.  Politik  hukum  sendiri  berintikan pembuatan
                           dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai
                           dengan kebutuhan dan menunjukan sifat dan arah kemana hukum
                           akan dibangun dan ditegakkan. Selain itu, pengaruh kekuatan politik
                           terhadap hukum juga dibatasi dengan berlakunya sistem konstitusional
                           yang berdasarkan check and balances. 47


                          44  Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang ... Repositori.Uin-Alauddin.ac.id › diakses pada tanggal 8 Januari
                       2020.
                          45  1 Politik Hukum Dan Perannya Dalam ... – NelitiMedia.Neliti.com › Publications › 177590-ID-None, diakses
                       pada tanggal 8 Januari 2020.
                          46  Op. cit., Enny Nurbaningsih.
                          47  Op. cit., fh.unpad.ac.id.


                   30    dpr.go.id
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54