Page 51 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

1. Sebagai suatu alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat
digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem
hukum nasional yang dikehendaki; dan
2. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita
bangsa Indonesia yang lebih cepat.
Ini berarti pula, pilihan dan corak “sistem hukum nasional yang
dikehendaki” untuk diterapkan dalam NKRI, sangat ditentukan oleh ilmu
hukum yang digunakan. Dalam hal ini, B. Arief Sidharta mengusulkan
tentang tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri: 50
1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara;
2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis
kedaerahan dan keyakinan keagamaan;

3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
4. Bersifat nasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas
kewajaran (redelijkheid), rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai
sejalan bunyi UU;
5. Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang
memungkinkan kajian nasional terhadap proses pengambilan
putusan oleh pemerintah sesuai kehendak publik dan rasa
keadilan;

6. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi
masyarakat berdasarkan hukum dan keadilan; dan

7. Tatanan hukum harus memberi warna pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku di negara bersangkutan.

4. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang
Responsif, Partisipatif, dan Populis
Prinsip negara hukum dalam arti sempit juga bisa diartikan, negara
atau pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan
dalam mengelola kekuasaannya. Untuk menghindari pembentukan
peraturan perundang-undangan yang represif dan mengancam

50 Tinton Slamet Kurnia, Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal, (Bandung: CV Mandar Maju,
2016).

32 dpr.go.id