Page 52 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

kebebasan warga negara, serta untuk menjamin efektivitas berlakunya
suatu peraturan perundang-undangan, menurut Montesquieu,
pembentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
dan mempedomani prinsip-prinsip atau asas-asas tertentu dalam
51
membentuk peraturan perundang-undangan. Menurut A. Hamid S.
Attamimi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi
penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai,
sehingga tepat penggunaan metode pembentukannya, serta sesuai
52
dengan proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.
Menurut Philipus M. Hadjon, fungsi asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik adalah sebagai dasar pengujian
dalam pembentukan aturan hukum (uji formal) maupun sebagai dasar
pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku (uji materiil). 53
A. Hamid S. Attamimi membagi asas-asas hukum dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dua, yaitu:
(1) asas hukum formil, dan (2) asas hukum materiil. Asas hukum formil
berkaitan dengan ‘bagaimananya’ suatu peraturan, sedangkan asas
hukum materiil berhubungan dengan ‘apanya’ suatu peraturan.
54
Selain mempedomani asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik, dalam membentuk peraturan perundang-
undangan pembentuk harus terlebih dahulu menetapkan politik hukum
yang ingin dicapai dari pembentukan suatu peraturan perundang-
undangan. Menurut Satjipto Raharjo, politik hukum yang dimaksud
diartikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk
mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
55
Pengertian politik hukum juga mengedepankan tujuan yang dikehendaki
oleh pembentuk hukum, yaitu untuk menetapkan peraturan-
51 Montesquieu, The Spirit of Law, Dasar-Dasar llmu Hukum dan llmu Politik, (diterjemahkan dari
Montesquieu, The Spirit of Laws, University of California Press, 1977), Penerjemah Khoiril Anam, (Bandung: Nusa
Media, 2010), hlm. 361-362.
52 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
(Jakarta: Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm. 113.
53 Philipus M. Hadjon, Analisis terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, makalah dalam Seminar Hukum Nasional Implementasi UU No.10 Tahun 2004 dalam Legislasi Daerah
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Bagian Hukum Tata Negara, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 21
Mei 2005, hlm. 3.
54 Op. cit., A. Hamid S. Attamimi, hlm. 335.
55 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 35.

33
dpr.go.id