Page 47 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

d. Peraturan perundang-undangan yang juga memuat politik hukum;
e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik
hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan;

f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang
merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Enam masalah itulah yang seharusnya akan menjadi wilayah
telaah dari politik hukum. Dalam hal ini, politik hukum secara umum
bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses yang tercakup dalam
enam wilayah kajian itu dapat menghasilkan sebuah legal policy yang
sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Enam wilayah
kajian itu tentu saja bersifat integral satu sama lain.
Ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik
hukum. Pada tahap ini perlu diketahui apakah nilai-nilai (values) dan
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat telah diakomodasi
oleh penyelenggara negara yang merumuskan politik hukum atau
bahkan mungkin sebaliknya. Kajian terhadap bidang ini penting untuk
dilakukan karena secara substansial, hukum tidak pernah lepas dari
struktur rohaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat
yang mendukung hukum tersebut. Artinya, bila hukum dibangun di atas
landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa
dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum akan sangat kuat.
Bila dikaitkan dengan teori keberlakuan hukum, hukum yang baik harus
memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Agar resistensi masyarakat tidak terjadi dan syarat keberlakuan
hukum terpenuhi, para penyelenggara negara yang berwenang menarik
dan merumuskan nilai-nilai dan aspirasi itu dalam bentuk tertulis harus
peka terhadap kedua hal tersebut.

2. Hukum Sebagai Produk Politik
Mahfud MD, adalah tokoh yang pertama kali menegaskan bahwa
hukum adalah produk politik. Hal tersebut dikemukakannya dalam
disertasi terkait politik hukum di Universitas Gajah Mada dalam rangka
meraih gelar doktor di bidang Hukum Tata Negara. Dalam konteks ini
disiplin politik hukum hendak mengajak untuk mengetahui bahwa

28 dpr.go.id