Page 48 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

hukum sarat dengan warna politik atau lebih tepatnya, bahwa hukum
harus dipandang sebagai hasil dari suatu proses politik (law as a
product of political process). Ditambah lagi, sub-sistem politik dianggap
lebih powerful dibandingkan sub-sistem hukum. Hal ini mengakibatkan
apabila hukum berhadapan dengan politik, maka ia berada pada
kedudukannya yang lebih lemah. Sub-sistem politik mempunyai tingkat
determinasi yang lebih tinggi daripada sub-sistem hukum, karena
hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak politik yang
saling berinteraksi dan saling bersaingan. 41
Dari asumsi dasar ini dapat dikatakan bahwa hukum tidak boleh
diterima begitu saja secara apa adanya (taken for granted) tanpa
mempertimbangkan latar belakang yang bersifat non-hukum yang
kemudian sangat determinan dalam mempengaruhi bentuk dan isi
suatu produk hukum tertentu.
Dalam kerangka positivistik, hukum merupakan produk politik
sebagai sumber kekuatan mengikatnya hukum. Namun, hukum tidak
boleh dibentuk tanpa adanya suatu politik hukum yang berorientasi
kebutuhan rakyat. Asumsi yang berkembang berdasarkan kacamata
positivistis, menempatkan hukum sebagai produk politik. Namun,
secara konsepsi atau das sollen-nya memang harus menempatkan
hukum diatas politik, sehingga kegiatan-kegiatan politik haruslah
berdasarkan hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Soemantri
bahwa jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif, maka
sering terlihat lokomotif itu keluar dari jalurnya. 42
Pandangan dari Mochtar Kusumaatmadja mengenai pembentukan
hukum, dalam hal ini pembentukan UU yaitu banyak orang hanya bicara
tentang hukum secara normatif, kadang-kadang terbentur pada sisi
yang tidak bisa paham sekali, karena ternyata ada beberapa faktor yang
sangat memengaruhi bagaimana kemudian hukum itu bisa terbentuk. 43
Menurut Satjipto Rahardjo, melihat dari aspek sosiologi hukum,
beliau menekankan bahwa dalam studi hukum tidak bisa berpihak pada
ketentuan normatif saja. Kalau hanya memahami ketentuan normatif,
41 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2012).
42 Refleksi Singkat Mengenai Hukum dan Politik - Fakultas ... fh.unpad.ac.id › refleksi-singkat-mengenai-
hukum-dan..., diakses pada tanggal 8 Januari 2020.
43 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis),
(Bandung: Penerbit Alumni, 2002).

29
dpr.go.id