Page 46 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

1. Ruang Lingkup Politik Hukum

Dapat dikatakan ruang lingkup politik hukum meliputi aspek
lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum,
dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembentukan
peraturan perundangan suatu negara.

Politik hukum dalam konteks peraturan perundangan-undangan
tidak hanya berada pada tataran proses dari hukum yang akan dan
sedang diberlakukan, tetapi mencakup pula hukum yang telah berlaku.
Dengan kata lain, politik hukum adalah suatu ilmu sekaligus seni
yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan
peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk
memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat UU, tetapi juga kepada
pengadilan yang menerapkan UU dan juga kepada para penyelenggara
atau pelaksana putusan pengadilan.
Politik hukum dalam perspektif akademis tidak hanya berbicara
sebatas pengertian di atas an sich tetapi mengkritisi juga produk hukum
yang telah dibentuk. Dengan demikian, politik hukum menganut prinsip
double movement, yang selain sebagai kerangka pikir merumuskan
kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) oleh lembaga negara yang
berwenang, digunakan juga untuk mengkritisi produk hukum yang
telah diundangkan berdasarkan legal policy diatas. Berdasarkan uraian
tersebut diatas, dapat ditetapkan bahwa ruang lingkup atau wilayah
kajian politik hukum sebagai berikut: 40
a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang
merumuskan politik hukum atau kebutuhan hukum;
b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut
ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-
undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang
merumuskan politik hukum;
c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan
menetapkan politik hukum;
40 Jamaludin Karim, Politik Hukum legalistik (Yogyakarta: Imperium, 2013).

27
dpr.go.id