Page 50 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Apabila setelah dievaluasi ternyata politik hukum dan
implementasinya dalam peraturan perundang-undangan sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, keduanya harus diperbarui
dengan rumusan yang baru. Ini dimaksudkan agar hukum senantiasa
sesuai dengan dinamika yang terus terjadi dalam masyarakat yang
sedang berkembang.

3. Politik Hukum Nasional
a. Pengertian Politik Hukum Nasional
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa politik hukum diartikan
sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum
yang akan datang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai
yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-
citakan.
Adapun kata nasional dari kalimat politik hukum nasional diartikan
sebagai wilayah berlakunya politik hukum. Dalam hal ini yang dimaksud
adalah wilayah yang tercakup dalam kekuasaan NKRI. Dari pengertian
tersebut, yang dimaksud dengan politik hukum nasional di sini adalah
kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan,
sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku
di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dari
pengertian tersebut ada lima agenda yang ditekankan dalam politik
hukum nasional, yaitu: 48
1. Masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak;
2. Penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut;
3. Materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang, dan telah
berlaku;
4. Proses pembentukan hukum; dan
5. Tujuan politik hukum nasional.

b. Tujuan Politik Hukum Nasional
Politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan
cita-cita ideal NKRI. Tujuan itu meliputi dua aspek yang saling berkaitan,
yaitu: 49
48 Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran tentang Rancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum
Nasional, (Bandung: Alumni, 1985)
49 Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Baru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

31
dpr.go.id