Page 53 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk
mencapai apa yang dicita-citakan. 56
Menentukan arah dan tujuan dalam membentuk suatu peraturan
perundang-undangan sangatlah penting, mengingat peraturan
perundang-undangan bisa dilihat sebagai dokumen yang menuntun
proses dan perilaku dalam masyarakat. Banyak lembaga atau kekuatan
57
lain dalam masyarakat yang sebenarnya juga berfungsi memberikan
tuntunan seperti itu. Ada adat, kebiasaan, dan berbagai norma hukum
lainnya. Meski demikian, dalam konteks dan tradisi negara dan hukum
modern, peraturan perundang-undangan memiliki kelebihan di atas
norma yang lain itu. Kelebihan itu disebut legalitas dan legitimasi yang
58
biasanya hanya diberikan kepada peraturan perundang-undangan
sebagai dokumen yang dihasilkan oleh kekuasaan legislatif sebagai
satu-satunya badan dalam negara modern yang diberi wewenang
untuk membuat hukum.
Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik setidaknya harus mencerminkan politik hukum yang
responsif, partisipatif, dan populis. Responsif artinya ketika kebutuhan
hukum utamanya dari masyarakat terhadap pembentukan peraturan
perundang-undangan (baru maupun perubahan) muncul secara
signifikan, maka pemegang kekuasaan harus segera menindaklanjutinya.
Peraturan perundang-undangan yang responsif menjadi suatu
kebutuhan, mengingat setiap norma hukum yang dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan
kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang sesuai dengan realitas
kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-
undangan harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup
dalam kesadaran hukum masyarakat. 59
Partisipatif maksudnya, ide pembentukan peraturan perundang-
undangan tidak harus selalu muncul dari pemegang kekuasaan
mengatur, melainkan bisa muncul dari masyarakat. Selain itu proses
56 Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, (Bandung: Sinar
Baru, 1983), hlm. 20.
57 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 95.
58 Ibid.
59 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konpres, 2006), hlm. 171.

34 dpr.go.id