Page 58 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

1. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau
proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah; dan
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang
merupakan hasil proses pembentukan peraturan-peraturan, baik
di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Maria Farida
Indrati Soeprapto (1998), pengertian peraturan perundang-undangan,
yaitu: 64
1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan
jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang
bersifat atau mengikat umum;
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-
ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu
tatanan;
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak
atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan
pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda,
peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan Algemeen
Verbindend Voorschrift yang meliputi antara lain: de Supra-nationale
Algemen Verbindende Voorschriften, wet, Algemene maatregel
van Bestuur, de Ministeriele Verordening, de Gemeentelijke
Raadsverordeningen, de Provinciale Staten Verordeningen.
Ihwal definisi dari “Peraturan Perundang-undangan” dapat dilihat
dari pendapat Van Der Tak dan yang ditentukan oleh UU No. 12 Tahun
2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Van Der Tak mendefinisikan peraturan
perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat
abstrak dan mengikat umum. Sementara itu, pengertian peraturan
perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2
UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, adalah:

64 Ibid.

40 dpr.go.id