Page 62 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang
Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah
Pusat. UU ini merupakan UU dari Negara Bagian Republik Indonesia
di Yogyakarta. Terhadap nomor dan tahun yang sama, yaitu Nomor
1 Tahun 1950 dalam khasanah sejarah hukum Indonesia terdapat
UU yang bernomor dan bertahun sama, yaitu Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang
Dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan
Mahkamah Agung Indonesia.
c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan
Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara
Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia
Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai
Berlakunya UU Federal dan PP sebagai UU Federal.
d) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor
XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia
dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
e) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000
tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
h) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
Selain peraturan tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang
terkait, antara lain:
a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman
dan Mulai Berlakunya UU dan Peraturan Pemerintah.
b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 1960
tentang Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara,
dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara.

44 dpr.go.id