Page 57 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. PENGERTIAN

Burkhardt Krems (1979), salah seorang pelopor Ilmu Pengetahuan
Perundang-Undangan, mendefinisikan Ilmu Pengetahuan Perundang-
undangan (gesetzgebungswissenschaft) sebagai suatu ilmu pengetahuan
yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi
tentang pembentukan hukum negara.
Secara garis besar Ilmu Peraturan Perundang-Undangan dapat
dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu sebagai berikut:
63
1. Ilmu Perundang-Undangan (gesetzgebungzlehre) berorientasi pada
melakukan perbuatan (handlingstheorie) dalam hal pembentukan
peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.
2. Teori Perundang-Undangan (gesetzgebungstheorie) berorientasi
pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-
pengertian (enklarungstheorie) dan bersifat kognitif.
Istilah “perundang-undangan” (legislation atau gesetzgebung)
mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu:

63 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya, (disarikan
dari perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid.S. Atamimi, S.H.) (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

39
dpr.go.id