Page 54 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

penyusunan dan pembahasan harus selalu melibatkan publik untuk
memberikan pandangan, baik secara langsung maupun tidak langsung,
melalui perangkat teknologi informasi. Publik harus diberi kesempatan
menyampaikan pandangan atas seluruh ketentuan yang akan mengatur
dan mengikat mereka.
Ann Seidman memaknai partisipasi yaitu pihak-pihak yang
dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan stakeholders (pihak
yang mempunyai kepentingan) memiliki kesempatan yang seluas-
luasnya untuk memberikan masukan, kritik, dan mengambil bagian
dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan. Lothar
60
Gundling mengemukakan beberapa alasan tentang perlunya peran
serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, sebagai berikut: 61

1. Informing the administration (memberi informasi kepada
Pemerintah);

2. Increasing the readiness of the public to accept decisions
(meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan);
3. Supplementing judicial protection (membantu perlindungan
hukum);
4. Democratizing decision making (mendemokrasikan pengambilan
keputusan).
Populis diartikan, para pemegang kekuasaan mengatur harus
menghindari pembentukan peraturan perundang-undangan yang
ditujukan hanya untuk melindungi kepentingan lembaga tertentu
atau golongan tertentu, yang bertentangan dengan nalar publik yang
lebih luas. Pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus
dihindarkan dari upaya memberangus hak publik untuk memberikan
kritik terhadap jalannya kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun
yudikatif, mengingat kontrol publik melalui kebebasan menyatakan
pendapat secara bertanggung jawab merupakan bagian dari ciri negara
hukum demokratis yang secara jelas dijamin oleh konstitusi.

60 Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, Penyusunan Rancangan Undang-undang
dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, (Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, 2001), hlm. 8.
61 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan
Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 187.

35
dpr.go.id