Page 60 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

perundang-undangan dipahami secara sempit hanya terbatas pada
UU saja, sedangkan peraturan perundang-undangan dipahami secara
luas terhadap beberapa aturan yang tidak terbatas pada UU saja,
misalnya Perppu, PP, Perpres, dan Perda. Dengan demikian, peraturan
perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan secara baku dan ketat.
Selanjutnya menurut Burkhadt Krems, Ilmu Perundang-undangan
adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan
hukum negara (die interdisziplinare wissenschaft vonder staatlichen
rechtssetzungf). Menurut Burkhadt Krems, Ilmu Perundang-undangan
terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu: 67
1. Proses perundang-undangan;
2. Metode perundang-undangan; dan
3. Teknik perundang-undangan.
Dalam hal ini, Ilmu Perundang-undangan (dalam arti sempit) atau
Ilmu Peraturan Perundang-undangan (dalam arti luas) dapat diberikan
pengertian sebagai berikut:
1. Pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara
bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk
menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu.
2. Mempelajari mengenai antara lain jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan, asas-asas peraturan perundang-
undangan, materi muatan suatu peraturan perundang-undangan,
proses/tahapan pembentukan perundang-undangan, metode/
teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. FUNGSI PERUNDANG-UNDANGAN
Dalam konteks pembentukan Hukum Nasional, A. Hamid S.
Attamimi, dalam makalahnya yang berjudul Fungsi Ilmu Perundang-
undangan dalam Pembentukan Hukum Nasional (1989), menggarisbawahi
3 (tiga) fungsi utama Ilmu Perundang-undangan, yaitu: 68

67 Op. cit., Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya.
68 Ibid., hlm. 4.

42 dpr.go.id