Page 63 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970
tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
d) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998
tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Keputusan Presiden.
f) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan.

g) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.

h) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Mempersiapkan RUU, Rancangan Perppu, Rancangan PP, dan
Rancangan Perpres.
i) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
j) Di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berlaku peraturan tata tertib
yang mengatur antara lain mengenai tata cara pembahasan
RUU dan RAPERDA serta pengajuan dan pembahasan RUU dan
peraturan daerah usul inisiatif DPR atau DPRD.

D. ASAS-ASAS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
1. Pendapat I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi

Pembahasan tentang asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan sangat berkaitan dengan pemahaman ihwal Ilmu
Perundang-undangan. Ilmu Perundang-undangan, dalam arti sempit,
adalah suatu ilmu yang bersifat normatif dan yang berhubungan dengan
pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

45
dpr.go.id