Page 61 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,
TEORI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

1. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa
berkembang;
2. Untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum yang
tidak tertulis lainnya; atau
3. Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi
masyarakat.

C. SEJARAH ILMU PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PENGATURAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-
UNDANGAN

1. Sejarah Ilmu Perundang-Undangan
Ilmu pengetahuan perundang-undangan yang merupakan
terjemahan dari gesetzgebungswissenschaft adalah suatu cabang ilmu
baru, yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-
negara yang berbahasa Jerman. Istilah lain yang juga sering dipakai
adalah wetgevingswetenschap, atau science of legislation.
Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini antara
lain adalah Peter Noll (1973) dengan istilah gesetzgebungslehre, Jurgen
Rodig (1975), dengan istilah gesetzgebungslehre, Burkhardt Krems (1979)
dan Werner Maihofer (1981) dengan istilah gesetzgebungswissenchaft. Di
Belanda antara lain S.O. van Poelje (1980) dengan istilah wetgevingsleer
atau wetgevingskunde, dan W.G van Der Velden (1988) dengan istilah
wetgevingstheorie, sedangkan di Indonesia diajukan oleh A. Hamid S.
Attamimi (1975) dengan istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan.

2. Sejarah Pengaturan Pembentukan Perundang-Undangan
Selama ini terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan
dengan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berasal dari
masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka, yaitu
sebagai berikut:
a) Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, yang
disingkat AB (Stb. 1847: 23) yang mengatur ketentuan-ketentuan
umum peraturan perundang-undangan.

43
dpr.go.id