Page 45 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

3. Hakim harus dibimbing oleh rule of the law, melindungi dan
menjalankan tanpa takut, tanpa memihak, dan menentang
setiap campur tangan Pemerintah atau partai-partai terhadap
kebebasannya sebagai hakim.
Mengenai prinsip negara harus tunduk kepada hukum, dalam arti
sempit juga bisa diartikan, negara atau pemerintah harus berdasarkan
peraturan perundang-undangan dalam mengelola kekuasaannya.
Sebagaimana disampaikan oleh Julius Stahl, konsep negara hukum
yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’, mencakup empat elemen
penting, yaitu: 36
1. Perlindungan HAM;

2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan UU; dan
4. Peradilan tata usaha negara.

Dalam sejarahnya, salah satu prinsip negara hukum, yaitu
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila
tidak ada kontrol justru membahayakan kebebasan warga negara. Hal
ini terjadi mengingat produk hukum (peraturan perundang-undangan)
sangat dipengaruhi oleh politik terutama pada saat pembuatannya.
Menurut Mahfud MD, baik kegiatan legislatif (pembuatan UU) maupun
eksekutif (peraturan di bawah UU), dalam kenyataannya memang lebih
banyak membuat keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan
pekerjaan hukum yang sesungguhnya, karena karakter produk hukum
37
yang ditampilkan cenderung responsif/populistik. Namun, hal ini akan
38
membawa permasalahan ketika konfigurasi politik yang ada adalah
otoriter, karena produk hukum yang lahir lebih berkarakter konservatif/
39
ortodoks/elitis. Pengaruh politik dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan ini tidak akan membawa permasalahan ketika
konfigurasi politik yang ada adalah demokratis.

36 Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Orasi llmiah pada Wisuda Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004, dimuat dalam Jumal Simbur Cahaya No. 25 Tahun
IX Mei 2004, hlm. 3.
37 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 8.
38 Ibid., hlm. 376.
39 Ibid.

26 dpr.go.id