Page 39 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat 4 (empat) prinsip yang
menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu:
1. Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun
1945;
2. Setiap orang berhak memperoleh peradilan yang fair dan impartial;

3. Keadilan harus dapat diakses semua warga negara tanpa terkecuali
(justice for all/accessible to all); dan

4. Perwujudan dari negara demokratis.
Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan
yang sama di muka hukum, permasalahan dasar yang muncul adalah
tidak adanya perluasaan akses yang sama bagi setiap warga negara
untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun
doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara
tanpa terkecuali (justice for all/accessible to all).
Keadilan tidak cukup menjadi penjaga moral masyarakat, keadilan
tidak sekadar panji-panji politis, keadilan tidak cukup sekadar “rasa
keadilan masyarakat”, tetapi keadilan harus menjadi moral kehidupan
yang melembaga dalam hukum.
Hukum sendiri harus tegas mengatur bahwa kesetaraan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban masyarakat dikawal oleh UU, dan diatur dalam
ketentuan-ketentuan rinci dengan sanksi-sanksi. Tidak boleh ada (lagi)
perbedaan perlakuan atas dasar golongan, kedudukan politis, agama,
etnis, warna kulit, atau strata masyarakat. Semua orang sama di depan
hukum. Penegakan HAM dan supremasi hukum merupakan satu cara
dimana keadilan dapat lebih terjamin. Keadilan tidak saja menyangkut
kesetaraan didepan hukum, tetapi juga keadilan untuk memperoleh
kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan informasi.
Dalam arah pembangunan hukum nasional yang berlandaskan
konstitusi dan kemanusiaan, keadilan harus dapat diakses semua
kalangan masyarakat termasuk juga kepastian dalam mendapatkan
keadilan. Lamanya proses hukum di pengadilan terkadang membuat
masyarakat semakin sulit meraih keadilan hakiki. Oleh karena itu perlu
terobosan hukum agar peradilan tetap konsisten menerapkan asas
peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan cara demikian

20 dpr.go.id