Page 36 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

d. Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang
berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau
mendiskriminasikan kelompok atau golongan tertentu.
Pembangunan hukum nasional tersebut, bersumber pada dua
sumber hukum materiil, yakni sumber hukum materiil pra kemerdekaan
dan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan. Adapun yang termasuk
sumber hukum materiil pra kemerdekaan terdiri dari:
a. Hukum adat asli, sebagai suatu living law yang telah hidup dan
berkembang dalam masyarakat Indonesia;
b. Hukum agama, baik hukum Islam maupun hukum agama lainnya;

c. Hukum Belanda; dan
d. Hukum Jepang.
Sedangkan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan terdiri
dari:
a. Instrumen hukum internasional;

b. Perkembangan hukum dalam civil law system; dan
c. Perkembangan hukum dalam common law system.

2. Pembangunan Hukum Berlandaskan pada Welfare State
Sebagaimana telah diamanatkan oleh founding fathers NKRI yang
tertuang dalam dasar konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Indonesia adalah
negara kesejahteraan (Welfare State). Rumusan konsep Welfare State
tersebut termaktub dalam alinea keempat Pembukaan (Preambule)
UUD NRI Tahun 1945. Proses pembangunan yang hanya memberikan
kesempatan bagi sebagian kecil kelompok masyarakat untuk menikmati
hasil pembangunan dan meminggirkan kelompok masyarakat lainnya
adalah pengingkaran terhadap cita-cita tersebut.

Menurut Amartya Sen menyatakan bahwa konsep pembangunan
tidak hanya menekankan pada akumulasi kekayaan tapi juga
pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk dan variabel lain
yang terkait dengan pendapatan. Amartya Sen berpendapat bahwa
proses pembangunan adalah semua usaha untuk menghilangkan
‘ketidakbebasan’ yang menimbulkan penderitaan bagi semua elemen

17
dpr.go.id