Page 33 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

yaitu berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.
Dengan ditetapkannya UU tersebut, proses pembentukan hukum dan
peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan cara dan
metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga
yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan
serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan
hukum dan peraturan perundang-undangan.
Secara struktural, amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga
telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan
Republik Indonesia, misalnya di bidang kekuasaan kehakiman dengan
dibentuknya MK yang mempunyai hak menguji UU terhadap UUD
NRI Tahun 1945 dan KY yang berwenang melakukan pengawasan
terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. Saat ini Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun
2003) telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 (UU No. 7 Tahun 2020) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 22 Tahun 2004) juga diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (UU No. 18 Tahun 2011).
Perubahan kedua UU tersebut dilakukan dengan pertimbangan antara
lain untuk mengimbangi cepatnya dinamika kehidupan ketatanegaraan
sehingga menyebabkan sebagian substansi dari kedua UU tersebut
perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Hal ini dilakukan untuk
lebih menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka
guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pasal 24 ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga penyelenggaraan fungsi negara di
bidang hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Arah
pembangunan hukum masa depan harus mencakup lima aspek,
sebagai berikut: 24

1. Pembangunan Hukum Berlandaskan pada Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Dalam hal pembangunan hukum di segala sektor senantiasa harus
melandaskan diri pada semangat tekad jiwa nasionalisme para founding
fathers bangsa yang lebih mengedepankan kesatuan dan persatuan

24 Ibid.

14 dpr.go.id