Page 24 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Sedangkan operasionalnya adalah mengakhiri kepincangan domestik
yang muncul dalam sosok kemiskinan struktural; baik kepincangan
ekonomi, politik, budaya, dan hukum.
Kelima, adanya mekanisme kontrol terhadap konstitusionalitas
UU. Hal ini menyangkut apakah diperlukan perluasan wewenang badan
atau lembaga negara yang sudah ada atau pembentukan badan baru
sebagai alternatif dalam mekanisme kontrol tersebut.

3. Sistem Hukum Nasional
Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku
di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang
satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi
permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara,
bermasyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 15
Tahun 2019). Dalam sistem hukum nasional banyak keterkaitannya
dengan hukum yang berlaku, tidak hanya hukum tertulis tetapi juga
hukum tidak tertulis. 11
Sistem hukum nasional merupakan sistem bidang hukum yang
digunakan saat ini. Kerangka sistem hukum nasional dibentuk dari
kegiatan-kegiatan pembangunan hukum yang mendukung dan
menghasilkan berbagai unsur dari sistem hukum nasional. Kegiatan-
kegiatan pembangunan tersebut, terdiri atas materi hukum, aparatur
hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan pendidikan
hukum. Sistem hukum nasional secara umum memiliki tiga pokok unsur,
meliputi:

a. Materi Hukum
Materi hukum dalam sistem hukum nasional yaitu kaidah-
kaidah yang ada di peraturan perundang-undangan, baik tertulis atau
tidak tertulis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang

11 Enny Nurbaningsih: Hukum Merupakan Produk Politik ...mkri.id › ... diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

5
dpr.go.id