Page 20 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

A. SISTEM HUKUM NASIONAL
1. Sistem
Sistem diadaptasi dari bahasa Yunani ‘systema’ yang berarti
suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (whole
compounded of several parts), atau hubungan yang berlangsung di
antara satuan atau komponen secara teratur (an organized, functioning
relationship among units or components). Dalam bahasa Inggris ‘system’
mengandung arti susunan atau jaringan. Jadi, dengan kata lain istilah
sistem mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen saling
berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan utuh.
Menurut Sri Soemantri, sistem mempunyai arti sekelompok
bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk
melakukan sesuatu maksud: misalnya sistem pemerintahan. 1
Kemudian Rusadi Kantaprawira, mengartikan sistem sebagai

suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur,
komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam
keterikatan yang kait mengkait dan fungsional. Masing-masing kohesif
satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya. 2
1 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 32.
2 Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, (Bandung: Sinar Baru, 1988), hlm. 3.

1
dpr.go.id