Page 18 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PEND
SISTEM HUKUM DAN
U
AHUL
AN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
atau oleh Mahkamah Agung jika terdapat produk peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan
undang-undang.
Dalam pembentukan undang-undang yang diamanatkan dalam
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan harus memenuhi asas-asas, yaitu memiliki kejelasan
tujuan, kesesuaian hierarki, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan
kehasilgunaan, kejelasan rumusan hingga keterbukaan. Dengan asas-
asas tersebut, peraturan perundangan-undangan yang dibuat akan
memiliki tujuan, proses, hasil, dan dampak yang jelas bagi kemaslahatan
bangsa dan negara. Dalam pemenuhan asas keterbukaan, partisipasi
masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyusunan undang-undang,
mengingat masyarakat adalah pemeran aktif dan menjadi objek
dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan dilakukan
asas tersebut maka diharapkan undang-undang dapat diterima dan
dilaksanakan oleh masyarakat secara baik.
Dalam perencanaan penyusunan undang-undang, DPR dan
Pemerintah (Presiden) menyusun Program Legislasi Nasional, sebagai
skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka
mewujudkan sistem hukum nasional. Program Legislasi Nasional, yang
berdurasi jangka menengah maupun tahunan, menjadi pedoman bagi
lembaga berwenang dalam menyusun undang-undang secara legal.
Dengan Program Legislasi Nasional maka penyusunan undang-undang
dapat lebih terarah dan sinergi dengan arah pembangunan nasional dan
aspirasi kebutuhan hukum masyarakat.

xix
dpr.go.id