Page 23 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

social control, akan tetapi berfungsi as a tool of social engineering, secara
operasional dapat digambarkan, dimana hukum nasional fungsinya
tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah hukum yang sudah
timbul, namun justru merupakan kaidah-kaidah hukum yang mampu
mencegah berbagai masalah, inflict hukum, kebenturan sosial (social
conflict), serta menjadi sarana pembangunan. 7
Selanjutnya karakteristik hukum ditinjau dari ciri hukum modern
dapat diformulasikan sebagai berikut:
Pertama, perundang-undangan bersifat transaksional di mana hak
dan kewajiban di dalam UU tidak ditentukan berdasarkan status, akan
tetapi berdasarkan kontrak. Ini berarti UU di dalam penegakannya tidak
mengenal perbedaan agama, ras, suku, kasta. 8
Kedua, perundang-undangan merupakan instrumen kebijaksanaan
publik (instrument of public policy). Di sini hukum mempunyai sifat
instrumental digunakan secara sadar dalam pembangunan. Seperti
diputuskan oleh seminar Hukum Nasional III (1974), di mana UU
merupakan sarana untuk merealisir kebijaksanaan di bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan
skala prioritas Pembangunan Nasional. 9
Ketiga, perundang-undangan dalam hubungannya dengan politik
melahirkan tipe hukum responsif. Dalam hal ini berarti, hukum dapat
menunjang tertib politik, kekuasaan politik (power politic) yang akan
memperkuat penegakan hukum dan karenanya dapat menunjang
wibawa hukum. 10
Keempat, perundang-undangan harus dapat memperluas
sasaran keadilan sosial. Secara normatif ini dapat diartikan sebagai
usaha mengeksplisitkan jiwa keadilan sosial ke dalam perumusan UU.

7 Daniel Lev, mengemukakan Social Engineering mempunyai dua arti, yaitu secara formal sebagai suatu
prosedur untuk merubah masyarakat, dan secara materiil menentukan masyarakat macam apa yang dikehendaki.
Selanjutnya beliau memperingatkan Social engineering itu ada bahaya, yaitu ia memberikan kekuasaan yang penuh
kepada pemerintah. Erman Rajagukguk, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Bina Aksara), hlm. 73.
8 Robert B. Siedman, Law and Development; A General Model, Disarikan oleh Satjipto Raharjo, Hukum dan
Masyarakat, Pusat Studi Hukum dan Pembangunan, FH Unair, 1976, hlm. 85. Lihat juga Marc Galanter, “Modernisasi
Dinamika Pertumbuhan”, Gajah Mada University Press, 1980, hlm. 102.
9 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 162.
10 Philippe Nonet & Philip Selznick, Law and Society Transition Toward Responsive Law, (New York: Hauper
& Row, publisher, 1978) hlm. 33, 54, 74. la mengemukakan ada tiga tipe hukum, yaitu (1) Repressive Law, displays
Characteristic, Legal institution are directly accessible to political power ......, (2) Autonomous Law, law is separated
from politics, the system proclaims the independence of the indiciary and draws up a sharp line between legislative
and judicial functions, (3) Responsive Law, as Jereme Frank noted a key purpose of legal realist was to make law
more responsive to social needs.

4 dpr.go.id