Page 22 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

1945), dan Asas-asas Hukum Umum, yang merupakan penjabaran dari
6
pada grundnorm tersebut.
Untuk dapat merekam kerangka ideal sistem hukum nasional yang
mencerminkan pola rechtsidee hukum Indonesia, kiranya perlu dijadikan
bahan pemikiran hasil-hasil Seminar Hukum Nasional ke-IV tanggal 30
Maret 1979, yaitu “pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam perundang-
undangan dan sistem Hukum Nasional itu sendiri”. Mengenai sistem
hukum nasional yang berhubungan dengan perundang-undangan
adalah merupakan penjelasan kembali bahwa perundang-undangan
menduduki posisi sentral, utama, dalam pembangunan hukum nasional,
yang akan dilengkapi oleh hukum tidak tertulis (hukum adat).
Disamping itu dikemukakan pula perIunya unifikasi dengan tidak
meninggalkan kebhinekaan, terutama dalam bidang-bidang kehidupan
spritual. Berikutnya hal yang menyangkut persoalan nilai-nilai Pancasila,
pada pokoknya seminar ini menetapkan bahwa pembentuk undang-
undang (UU) yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dalam Penyusunan UU perlu dengan tepat menunjukkan nilai-nilai
Pancasila yang mendasari UU itu. Sehubungan dengan hasil seminar
tersebut di atas, terdapat empat prinsip yang perIu diperhatikan dalam
pembentukan UU, yaitu:
a. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan
senyatanya;
b. Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat;
c. Mengetahui benar-benar hubungan kausal antara sarana yang
digunakan oleh UU seperti sanksi; baik sanksi negatif (punishment),
maupun sanksi positif (reward), dan tujuan yang hendak dicapai; dan
d. Melakukan penelitian terhadap efek dari UU itu, termasuk efek
sampingan yang tidak diharapkan.
Hukum ditinjau dari segi kerangka pembangunan, menunjukkan
suatu sikap bahwa hukum bukan hanya objek tetapi juga subjek dalam
pembangunan. Sedangkan dari segi fungsi hukum, merujuk pada fungsi
hukum nasional kita terutama bukan hanya sebagai problem solver, atau

6 Menurut Karl Larenz, Asas-Asas Hukum Umum ialah ukuran-ukuran hukumiah-ethis yang memberikan
arah kepada pembentukan hukum, (O. Notohamidjojo, demi Keadilan dan Kemanusiaan, BPK Gunung Mulia, Jakarta,
1975, hlm. 49).

3
dpr.go.id