Page 174 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

Kalimat pengesahan yang berbunyi: “Undang-Undang ini
dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945”, harus dibubuhkan pada halaman terakhir UU sebelum
pengundangan naskah UU ke dalam Lembaran Negara RI sebagaimana
tercantum dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan (4) UU No. 12 Tahun
2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.

5. Pengundangan Rancangan Undang-Undang

Ketentuan tentang tahap pengundangan RUU diatur dalam Pasal
81 s/d Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Agar
setiap orang mengetahuinya, setiap UU harus diundangkan dengan
menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia disertai
nomor dan tahunnya, dan menempatkan Penjelasan (Umum dan Pasal
demi Pasal) dari UU tersebut dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia dengan memberikan nomor. Pengundangan UU
dalam `Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Pengundangan UU dan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia dimaksudkan agar UU tersebut dapat berlaku dan
mengikat umum. Sebab pada dasarnya, UU mulai berlaku dan memiliki
kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di
dalam UU yang bersangkutan.
RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan
menjadi UU Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama
sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2)
UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.
Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan
segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan RUU ke Lembaran
Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan UU oleh
Presiden dan penandatangan sekaligus Pengundangan ke Lembaran
Negara Republik Indonesia oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana yang tercantum
dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15
Tahun 2019.

157
dpr.go.id