Page 175 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 175
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU
tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana yang
tercantum dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU
No. 15 Tahun 2019.
Batas waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 20
ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Bagaimanakah keabsahan RUU yang telah
disetujui bersama oleh DPR dan Presiden tersebut tidak ditandatangani
oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari? Jawabannya adalah RUU
tersebut tetap sah menjadi UU dan wajib diundangkan, sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No.
15 Tahun 2019:
“Dalam hal RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditandatangani oleh Presiden dalam waktu Paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah
menjadi UU dan wajib diundangkan.”
Dalam hal sahnya RUU yang dimaksud pada ayat (2), kalimat
pengesahannya disebutkan berbunyi: UU ini dinyatakan sah berdasarkan
ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Kalimat pengesahan
tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir UU sebelum
pengundangan naskah UU ke dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 73 ayat
(3) dan ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.
6. Pengundangan Undang-Undang
Agar setiap orang mengetahuinya, maka setiap UU yang baru
disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam
lembaran resmi negara, yaitu (a) Lembaran Negara Republik Indonesia
dan (b) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana
yang tercantum dalam ketentuan Pasal 81 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU
No. 15 Tahun 2019.
Dengan diundangkannya UU dalam lembaran resmi tersebut,
maka setiap orang telah mengetahuinya. Selain UU, peraturan
perundang-undangan lainnya yang diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia, meliputi:
158 dpr.go.id
