Page 180 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

Sementara pengawasan terhadap pelaksanaan UU oleh Komisi
lebih berorientasi pada pengawasan terhadap dampak dan benefit
UU dalam implementasinya, dikaitkan kesesuaiannya dengan tujuan
pembentukan UU dan efektifitas kebijakan pemerintah sebagai
ketentuan pelaksanaan UU. Dengan begitu, pengawasan terhadap
pelaksanaan UU dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah oleh
Komisi merupakan satu kesatuan pengawasan yang bersifat simultan
dan tidak terpisahkan.

Terdapat mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap UU
yang diatur dalam Pasal 95A UU No. 15 Tahun 2019 yang menyatakan,
Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU dilakukan setelah UU
berlaku. Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU dilaksanakan oleh
DPR, DPD, dan Pemerintah. Pemantauan dan Peninjauan terhadap
UU dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus
menangani bidang legislasi. Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan
terhadap UU dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 95B Pemantauan dan
Peninjauan terhadap UU dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai
170
berikut:
1. Tahap perencanaan;
2. Tahap pelaksanaan; dan
3. Tahap tindak lanjut.

Kemudian peraturan pelaksana mengenai Pemantauan dan
Peninjauan terhadap UU diatur masing-masing dengan Peraturan DPR
yaitu: 171

170 Op. cit., Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
171 Op. cit., Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

163
dpr.go.id