Page 184 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

A. KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Setiap kewenangan lembaga negara/pejabat negara harus
didasarkan pada sumber kewenangan. Sumber kewenangan
bersumber dari peraturan perundang-undangan. Melalui norma
hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan kewenangan
itu kemudian dilaksanakan. Terhadap kewenangan pembentukan
peraturan perundang-undangan disumberkan pada sumber hukum
mulai dari UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan peraturan dibawahnya.
Berikut pembahasan mengenai kewenangan pembentukan peraturan
perundang-undangan.

1. Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan
UUD. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MPR terdiri atas
anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

167
dpr.go.id