Page 189 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 189

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                                Dalam Pasal 47 UU No. 15 Tahun 2019 dinyatakan bahwa:
                                (1)   RUU  yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri
                                    atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai
                                    dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
                                (2)   Dalam penyusunan RUU, Menteri atau pimpinan lembaga
                                    pemerintah non-kementerian terkait membentuk panitia antar
                                    kementerian dan/atau antar non-kementerian.
                                (3)   Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
                                    RUU  yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri
                                    yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
                                (4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan
                                    RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
                                    Peraturan Presiden.
                                Berkaitan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2019,
                           mensyaratkan pembentukan Perpres sebagai pedoman tentang Tata Cara
                           Mempersiapkan RUU yang berasal dari Presiden. Berdasarkan penelusuran
                           terakhir dalam situs  https://jdih.setkab.go.id,  https://sipuu.setkab.go.id/,
                           dan  http://peraturan.go.id/  yang diakses pada hari Selasa, tanggal 10
                           November 2020 pukul 14.00 WIB. Belum ditetapkan peraturan pelaksana
                           yang mendasarkan pada ketentuan ini. Namun sebelum diundangkannya
                           UU ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
                           Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011  jo.
                           Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan
                           Perundang-Undangan (Perpres No. 87 Tahun 2014). 172
                                Perpres No. 87 Tahun 2014, ditetapkan pada 1 September 2014,
                           mengatur ketentuan-ketentuan prosedural  yang ditempuh oleh
                           Pemerintah dalam proses persiapan (perencanaan dan penyusunan)
                           RUU, yang meliputi tahapan berikut:

                           1.   Penyusunan Rancangan Undang-Undang
                                Dalam menyusun RUU, pemrakarsa dapat terlebih dahulu
                           menyusun Naskah Akademik (NA) mengenai materi yang akan diatur
                           dalam  RUU,  yang  merumuskan  antara  lain  dasar  filosofis,  sosiologis,
                          172  https://dpr.go.id/bk/rekap-perlak-uu/id/1749, diakses pada tanggal 6 Februari 2021.



                   172   dpr.go.id
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194