Page 188 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada
DPR atas RUU anggaran pendapatan dan belanja negara
dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, serta
agama; dan
(3) Pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai: otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan
agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada
DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
(4) Kewenangan Pembentukan Perppu. Pembentukan Perppu
disumberkan pada Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa:
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden
berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti UU;
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan
DPR dalam persidangan yang berikut;
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan
pemerintah itu harus dicabut.
Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 maka kewenangan pembentukan Perppu berada di tangan
Presiden.

B. PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG DARI PEMERINTAH
Sebelum sebuah RUU diusulkan oleh Presiden/Pemerintah, ada
beberapa tahap yang harus dilalui, yang dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo.
UU No. 15 tahun 2019 terdiri atas tahap perencanaan dan penyusunan.
Kedua tahap tersebut dapat dikemas menjadi suatu istilah yang lazim
digunakan yaitu perancangan.

171
dpr.go.id