Page 191 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

atau perancang peraturan perundang-undangan. Surat permintaan
tersebut disertai dengan konsepsi, pokok materi, atau hal lain yang dapat
memberikan gambaran mengenai materi yang akan diatur dalam RUU.
Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian dan/
atau pimpinan lembaga menugaskan pejabat yang berwenang dan
secara teknis menguasai substansi yang berkaitan dengan materi RUU.
Penyampaian nama pejabat, ahli hukum, akademisi, praktisi, dan/atau
perancang peraturan perundang-undangan dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
surat permintaan.

Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (5) Perpres No. 87 Tahun 2014,
setelah itu pemrakarsa menetapkan pembentukan panitia antar
kementerian dan/atau antar non-kementerian dengan keputusan
Menteri atau keputusan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal surat permintaan keanggotaan panitia antar kementerian dan/
atau antar non-kementerian disampaikan.
Pasal 47 ayat (1) Perpres No. 87 Tahun 2014 menyatakan bahwa,
kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan
fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga
pemrakarsa, secara fungsional bertindak sebagai sekretaris panitia antar
kementerian dan/atau antar non-kementerian. Sementara itu dalam
Pasal 47 ayat (2) dinyatakan bahwa, sekretaris panitia antar kementerian
dan/atau antar non-kementerian bertugas dan bertanggung jawab
melakukan penyiapan naskah RUU, NA, dan materi pendukung lainnya
sebagai bahan pembahasan panitia antar kementerian dan/atau antar
non-kementerian.
Kegiatan penyusunan RUU yang meliputi penyiapan, pengolahan,
dan perumusan dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang
menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan
pada instansi pemrakarsa.
Hasil penyusunan RUU disampaikan kepada panitia antar
kementerian dan/atau antar non-kementerian untuk dilakukan
pembahasan. Selanjutnya anggota panitia antar kementerian dan/
atau antar non-kementerian memberi masukan terhadap RUU sesuai
dengan lingkup tugas masing-masing.

174 dpr.go.id