Page 196 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan RUU
di luar Prolegnas, pemrakarsa menyusun RUU tersebut. Selanjutnya
pemrakarsa menyampaikan usulan RUU di luar Prolegnas tersebut
kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang
meliputi: 176
(1) Izin prakarsa dari Presiden;
(2) NA;
(3) Surat keterangan penyelarasan NA dari Menteri;

(4) RUU;
(5) Surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antar
kementerian/antar non-kementerian dari pemrakarsa; dan
(6) Surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan
dan pemantapan konsepsi RUU dari Menteri.
Menteri mengajukan usul RUU di luar Prolegnas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 kepada Pimpinan DPR melalui Baleg untuk
dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan.
177
Selanjutnya mengenai Tata Cara Penyusunan RUU di Luar
Prolegnas di Lingkungan Pemerintah diatur dalam Pasal 56 yang
menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan
RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54
berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan RUU Kumulatif
Terbuka dan RUU di Luar Prolegnas di Lingkungan Pemerintah.

2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang
RUU hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Presiden disertai
dengan penjelasan mengenai: 178
(1) Latar belakang dan tujuan penyusunan;
(2) Sasaran yang ingin diwujudkan; dan\atau
(3) Jangkauan dan arah pengaturan, yang menggambarkan
keseluruhan substansi RUU.
176 Ibid., Pasal 25.
177 Ibid.
178 Ibid., Pasal 87.

179
dpr.go.id