Page 194 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

tersebut; dan (2) RUU yang telah disempurnakan disampaikan oleh
pemrakarsa kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penugasan dengan
tembusan kepada Menteri.

b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka
Pasal 22 ayat (1) Perpres No. 87 Tahun 2014 menyebutkan bahwa,
dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
(1) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
(2) Akibat putusan MK;
(3) APBN;
(4) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
(5) Penetapan/pencabutan Perppu.
Dalam menyusun RUU pengesahan perjanjian internasional
tertentu dan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, Pemrakarsa harus terlebih dahulu
mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. Permohonan
izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai konsepsi
pengaturan RUU, yang meliputi: 173
(1) Urgensi dan tujuan penyusunan;
(2) Sasaran yang ingin diwujudkan;
(3) Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
(4) Jangkauan serta arah pengaturan.

Pemrakarsa menyampaikan usul penyusunan RUU yang termasuk
dalam kumulatif terbuka kepada Menteri. Selanjutnya usul penyusunan
RUU tersebut harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:
(1) NA;
(2) Surat keterangan penyelarasan NA dari Menteri;
(3) RUU;

(4) Surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antar
kementerian dan/atau antar non-kementerian dari pemrakarsa; dan
173 Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

177
dpr.go.id