Page 190 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

yuridis, serta pokok dan lingkup materi yang diatur. Berdasarkan
ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perpres No. 87 Tahun 2014, penyusunan NA
RUU dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri.
Penyusunan RUU dari Pemerintah, menurut Perpres No. 87 Tahun
2014, dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu Pertama, Penyusunan RUU
yang dilakukan pemrakarsa berdasarkan Program Legislasi Nasional
(Prolegnas). Kedua, penyusunan RUU yang dilakukan pemrakarsa
berdasarkan kumulatif terbuka. Ketiga, Penyusunan RUU yang dilakukan
pemrakarsa di luar Prolegnas.

a. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Berdasarkan Program
Legislasi Nasional
Mengawali proses penyusunan RUU dibahas dalam ketentuan
Pasal 45 Perpres No. 87 Tahun 2014. Pertama, pemrakarsa membentuk
panitia antar kementerian dan/atau antar non-kementerian. Panitia
antar kementerian dan/atau antar non-kementerian dibentuk sebelum
RUU ditetapkan dalam daftar Prolegnas prioritas tahunan. Adapun
keanggotaan panitia antar kementerian dan/atau antar non-kementerian
terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum; kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang
diatur dalam RUU; dan perancang peraturan perundang-undangan
yang berasal dari instansi pemrakarsa.
Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Perpres No. 87 Tahun
2014, selain keanggotaan panitia antar kementerian dan/atau antar non-
kementerian, Pemrakarsa dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi,
atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan
materi RUU. Kemudian pada ayat (5) disebutkan bahwa, panitia antar
kementerian dan/atau antar non-kementerian tersebut dipimpin oleh
seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa.
Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan panitia
antar kementerian dan/atau antar non-kementerian kepada Menteri/
pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan lembaga
yang terkait dengan substansi RUU, ahli hukum, akademisi, praktisi dan/

173
dpr.go.id