Page 187 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah;
(2) DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi
daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan
pertimbangan kepada DPR atas RUU anggaran pendapatan
dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama;

(3) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
UU mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran
dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan
hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa:

a. Kewenangan membentuk UU berada dalam kekuasaan DPR,
termasuk di dalamnya membahas dan menyetujui bersama
Presiden atas setiap RUU.
b. Presiden memiliki: 1) hak mengajukan RUU kepada DPR; 2) membahas
dan memberikan persetujuan bersama atas setiap RUU; dan 3)
mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.
c. DPD memiliki kewenangan untuk:
(1) Mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
(2) Membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah;
hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan

170 dpr.go.id