Page 192 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

Dalam ketentuan Pasal 48 ayat (4) Perpres No. 87 Tahun 2014,
anggota panitia antar kementerian dan/atau antar non-kementerian
wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan
dari Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, atau
pimpinan lembaga terkait masing-masing mengenai perkembangan
penyusunan RUU dan/atau permasalahan yang dihadapi.
Selama panitia antar kementerian membahas RUU, ketua panitia
antar kementerian dan/atau antar non-kementerian melaporkan
perkembangan penyusunan RUU dan/atau permasalahan yang
dihadapi kepada pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau
arahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Perpres No. 87 Tahun 2014.
Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Perpres No. 87 Tahun 2014,
ketua panitia antar kementerian dan/atau antar non-kementerian
menyampaikan kepada pemrakarsa mengenai hasil perumusan akhir
RUU yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota
panitia antar kementerian dan/atau antar non-kementerian pada setiap
lembar naskah RUU yang disertai dengan penjelasan atau keterangan
secukupnya.
Pemrakarsa menyampaikan permohonan pengharmonisa-sian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang telah mendapatkan
paraf persetujuan anggota panitia kepada Menteri. Pasal 51 ayat (2)
Perpres No. 87 Tahun 2014 menyatakan bahwa, permohonan tersebut
harus disertai dengan dokumen:

(1) NA;
(2) Penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran;
(3) Keputusan mengenai pembentukan panitia antar kementerian
dan/atau antar non-kementerian;
(4) RUU yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota
panitia antar kementerian dan/atau antar non-kementerian; dan

(5) Izin prakarsa dalam hal RUU tidak masuk dalam daftar
Prolegnas.
Berdasarkan permohonan, Menteri melakukan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Pasal 51 ayat (4)
Perpres No. 87 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dimaksudkan untuk:

175
dpr.go.id