Page 193 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

(1) Menyelaraskan RUU dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
dan UU lain; dan teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan.
(2) Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur
dalam RUU.
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 Perpres No. 87 Tahun 2014,
Menteri dalam melakukan rapat pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi RUU melibatkan wakil dari pemrakarsa,
kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau
lembaga lain terkait. Dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi, Menteri dapat mengikutsertakan peneliti dan
tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi untuk dimintakan
pendapat. Pendapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri
dalam mengambil keputusan.

Pejabat yang mewakili kementerian/lembaga pemerintah
non-kementerian dan/atau lembaga lain terkait wajib melaporkan
kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian
dan/atau pimpinan lembaga lain terkait mengenai perkembangan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dan/
atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan dan
keputusan sebelum memberikan kesepakatan terhadap substansi RUU.
Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Perpres No. 87 Tahun
2014, RUU yang telah disepakati dalam rapat pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi disampaikan kepada Menteri/
pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian dan/atau pimpinan
lembaga terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap
lembar naskah RUU. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa,
Menteri menyampaikan kepada pemrakarsa hasil pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang telah mendapatkan
paraf persetujuan untuk disampaikan kepada Presiden.
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 54 Perpres No. 87 Tahun
2014 dinyatakan bahwa, dalam hal Presiden berpendapat RUU masih
mengandung permasalahan, Presiden menugaskan: (1) Pemrakarsa
dan Menteri untuk mengoordinasikan kembali penyempurnaan RUU

176 dpr.go.id