Page 198 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

1. Persiapan Dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (3) Tatib DPR 2020, pengajuan
RUU dari DPR dapat diajukan oleh anggota, Komisi, gabungan Komisi,
182
atau Baleg. RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan
disertai dengan NA, kecuali RUU APBN; penetapan Perppu menjadi UU;
atau pencabutan UU atau pencabutan Perppu.
183
Ketentuan lain tentang persiapan RUU dari DPR, dalam Tatib DPR
2020 bagian “Penyusunan RUU” diatur lebih lanjut sebagai berikut:

Pasal 123
(1) RUU dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, gabungan Komisi, atau
Baleg sebagai usul inisiatif.
(2) RUU yang diajukan oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan oleh 1 (satu) orang Anggota atau lebih.
(3) RUU yang diajukan oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat didukung oleh Anggota lain dengan membubuhkan
tanda tangan.
(4) RUU yang diajukan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Baleg
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu
dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, atau rapat Baleg.

Dalam ketentuan Pasal 126 ayat (1) Tatib DPR 2020 dinyatakan
bahwa, anggota, Komisi, gabungan Komisi, atau Baleg dalam
mempersiapkan RUU terlebih dahulu menyusun NA mengenai materi
yang akan diatur dalam RUU. (Lihat Bab V: Teknik Penyusunan Naskah
Akademik).

Pasal 127
(1) Dalam penyusunan RUU, Komisi, gabungan Komisi, atau Baleg
dapat membentuk panitia kerja.
(2) Dalam hal diperlukan penyempurnaan rumusan materi RUU yang
bersifat redaksional, panitia kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat membentuk tim perumus.

182 Pasal 113 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
183 Ibid., ayat (6).

181
dpr.go.id