Page 203 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Baleg, atau pimpinan
Pansus.
(3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
(4) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) penyempurnaan RUU belum selesai, RUU hasil
keputusan rapat paripurna DPR dianggap telah disempurnakan
dan selanjutnya dikirimkan kepada Presiden.

Pasal 139
Dalam hal diperlukan masukan untuk penyempurnaan RUU, Komisi,
gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus dapat mengadakan rapat dengar
pendapat umum.

Pasal 140
(1) Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus menyampaikan RUU
hasil penyempurnaan dengan surat kepada Pimpinan DPR.
(2) RUU hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan
permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili
Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut dengan
Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus.

Pasal 141
(1) Presiden menunjuk Menteri yang ditugaskan mewakili Presiden
untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling
lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya surat
tentang penyampaian RUU dari DPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 140 ayat (2).

(2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk Menteri untuk
membahas RUU bersama DPR, Pimpinan DPR melaporkan dalam
rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut.

Pembahasan RUU dilakukan berdasarkan 2 (dua) tingkat
pembicaraan yang terdiri atas:

186 dpr.go.id