Page 205 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

DIM diajukan oleh:

1. Presiden jika RUU berasal dari DPR;
2. DPR jika RUU berasal dari Presiden;
3. DPR dan DPD jika RUU berasal dari Presiden sepanjang berkaitan
dengan kewenangan DPD;
4. DPR dan Presiden jika RUU berasal dari DPD sepanjang terkait
dengan kewenangan DPD; atau
5. DPD dan Presiden jika RUU berasal dari DPR sepanjang terkait
dengan kewenangan DPD.
Penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir Pembicaraan
tingkat I oleh Fraksi; DPD jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD;
dan Presiden. Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan dan/
atau tidak menyampaikan pendapat mini, Pembicaraan tingkat I tetap
dilaksanakan. Dalam Pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan
lembaga negara atau lembaga lain apabila materi RUU berkaitan
dengan lembaga negara atau lembaga lain. 186
Dalam pembahasan RUU Komisi, gabungan Komisi, Baleg,
Banggar, dan Pansus dibantu oleh Badan Keahlian dan tenaga ahli alat
kelengkapan DPR. Adapun dalam pembahasan RUU, dapat dibantu
oleh kelompok pakar atau tim ahli. 187

Hasil Pembicaraan tingkat I atas pembahasan RUU yang dilakukan
oleh Komisi, gabungan Komisi, Baleg, Banggar, atau Pansus dengan
Pemerintah yang diwakili oleh Menteri dilanjutkan pada Pembicaraan
tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang
didahului oleh:
1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi,
pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan tingkat I;
2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota
secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan

3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang
mewakilinya.

186 Ibid., Pasal 149.
187 Ibid., Pasal 150.

188 dpr.go.id