Page 207 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Dalam hal keputusan rapat paripurna menyatakan persetujuan
tanpa perubahan, RUU langsung disampaikan kepada Presiden. 195
Dalam hal keputusan rapat paripurna menyatakan persetujuan dengan
perubahan, dilakukan penyempurnaan rumusan RUU. 196
Dalam hal keputusan rapat paripurna menyatakan penolakan,
RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa
itu. 197 Dalam hal keputusan rapat paripurna tidak tegas menyatakan
persetujuan dengan perubahan, RUU dianggap disetujui tanpa
perubahan dan langsung disampaikan kepada Presiden. 198
Untuk penyempurnaan rumusan RUU, Bamus menugaskan
kepada Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus dan dilakukan
dengan memperhatikan pendapat Fraksi yang disampaikan dalam rapat
paripurna. 199
Dalam Pasal 79 terkait penugasan penyempurnaan sebagaimana
didasarkan atas pertimbangan usul RUU dan materi muatan RUU
dengan ruang lingkup Komisi. Penugasan penyempurnaan diserahkan
kepada Komisi, gabungan Komisi, atau Baleg sebagai pengusul RUU.
Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup 1 (satu)
Komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada Komisi tersebut. Dalam
hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) Komisi,
penyempurnaan ditugaskan kepada gabungan Komisi. Dalam hal
materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua)
Komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada Baleg atau Pansus.

Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus melakukan
penyempurnaan RUU dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja dalam masa sidang. Apabila jangka waktu tidak dapat
dipenuhi, Bamus dapat memperpanjang waktu penyempurnaan RUU
berdasarkan permintaan tertulis pimpinan Komisi, pimpinan gabungan
Komisi, pimpinan Baleg, atau pimpinan Pansus.

Perpanjangan waktu diberikan untuk jangka waktu paling lama 20
(dua puluh) hari kerja dalam masa sidang. Apabila setelah perpanjangan
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyempurnaan RUU
195 Ibid., ayat (5).
196 Ibid., ayat (6).
197 Ibid., ayat (7).
198 Ibid., ayat (8).
199 Ibid., Pasal 78.

190 dpr.go.id