Page 204 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

1. Tingkat I dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat Baleg,
rapat Badan Anggaran (Banggar), atau rapat Pansus bersama
dengan Menteri yang mewakili Presiden; dan
2. Tingkat II dalam rapat paripuma DPR. 184
Pembahasan RUU dengan status operan (carry over) dalam
Prolegnas prioritas tahunan dilakukan setelah Prolegnas prioritas
tahunan ditetapkan dalam rapat paripuma DPR. Banggar membahas
185
RUU mengenai APBN, RUU mengenai perubahan APBN, dan RUU
mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.
Pembahasan RUU dalam Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan
kegiatan sebagai berikut: pengantar musyawarah; pembahasan Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM); penyampaian pendapat mini sebagai sikap
akhir; dan pengambilan keputusan.
Pembahasan RUU mengenai APBN dilakukan sesuai dengan
mekanisme pembahasan dalam rapat Banggar. DPD ikut membahas
RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan
daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Adapun dalam pengantar musyawarah:
1. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan
pandangan apabila RUU berasal dari DPR;

2. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD
menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari DPR yang
berkaitan dengan kewenangan DPD;
3. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden
menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari DPD yang
berkaitan dengan kewenangan DPD;
4. Presiden memberikan penjelasan dan Fraksi memberikan
pandangan apabila RUU berasal dari Presiden; atau
5. Presiden memberikan penjelasan serta Fraksi dan DPD
menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari Presiden
yang berkaitan dengan kewenangan DPD.
184 Ibid., Pasal 142 ayat (1) jo. ayat (2).
185 Ibid., ayat (3) jo. ayat (4).

187
dpr.go.id