Page 199 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Pasal 128
(1) Dalam penyusunan RUU, Anggota dapat meminta masukan dari
masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan konsepsi RUU.
(2) Dalam penyusunan RUU, Komisi, gabungan Komisi, atau Baleg
dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi
panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi RUU.
(3) Untuk mendapatkan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Komisi, gabungan Komisi, atau Baleg dapat melakukan:
a. RDPU;
b. Kunjungan kerja ke daerah; dan

c. Kunjungan kerja ke luar negeri.

Tahap selanjutnya dari proses persiapan RUU yang berasal dari
DPR adalah apa yang disebut dengan “Pengharmonisan, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi RUU”. Tatib DPR 2020 mengatur tahap-tahap
tersebut melalui sejumlah pasal sebagai berikut:

Pasal 129
(1) RUU yang berasal dari Anggota, Komisi, atau gabungan Komisi
dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi RUU oleh Baleg.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis, substansi,
dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130
(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari
sejak RUU diterima Baleg.
(2) Dalam hal RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
pada akhir masa sidang kurang dari 20 (dua puluh) Hari, sisa Hari
dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.
(3) Dalam hal RUU disampaikan pada masa reses, 20 (dua puluh)
Hari dalam masa sidang dihitung sejak pembukaan masa sidang
berikutnya.

182 dpr.go.id